Pemkab Gresik Gandeng FH Universitas Narotama Surabaya untuk Tingkatkan Kapasitas Analis Kebijakan

Pemkab Gresik Gandeng FH Universitas Narotama Surabaya untuk Tingkatkan Kapasitas Analis Kebijakan

Gresik, 12 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bagian Hukum Setda menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Fungsional Analis Kebijakan pada Selasa, 12 Agustus 2025. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam menyusun policy brief serta meningkatkan kualitas proses pengajuan produk hukum daerah.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yaitu Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. dan Febrian Rizki Pratama, S.H., M.H.. Materi yang disampaikan meliputi metodologi penyusunan policy brief, teknik analisis kebijakan, dan langkah-langkah strategis dalam perumusan regulasi yang sesuai kebutuhan daerah.

Dalam pemaparannya, Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. menekankan pentingnya policy brief yang berbasis pada data dan analisis mendalam.

“Sebuah policy brief yang baik harus mampu menyajikan masalah secara jelas, memberikan alternatif solusi, dan memaparkan rekomendasi yang realistis. Hal ini akan memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan yang tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Febrian Rizki Pratama, S.H., M.H. memberikan penekanan pada aspek hukum dalam penyusunan produk regulasi.

“Produk hukum daerah bukan hanya sekadar dokumen peraturan, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunannya harus terukur, partisipatif, dan sesuai kerangka hukum yang berlaku,” jelasnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik mengapresiasi kolaborasi ini, karena selain memperkaya wawasan para analis kebijakan, juga membangun jejaring akademik antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Kegiatan diikuti oleh puluhan analis kebijakan dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Gresik. Dengan bekal yang diperoleh melalui bimtek ini, diharapkan para peserta dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan publik, sehingga regulasi daerah menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.