Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama, Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H. Jadi Narasumber dalam Acara Ruang Publik TVRI Jawa Timur

Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama, Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H. Jadi Narasumber dalam Acara Ruang Publik TVRI Jawa Timur

Surabaya, 30 Juni 2025 – Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama sekaligus tenaga ahli DPRD Provinsi Jawa Timur, turut menjadi narasumber dalam acara Ruang Publik yang disiarkan langsung oleh TVRI Jawa Timur pada Senin, 30 Juni 2025, pukul 15.00-16.00 WIB.

Acara ini mengangkat tema “Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat” dan dipandu oleh host Ario Wibowo. Selain Dr. Saleh, hadir pula narasumber lainnya, yakni Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Ir. Mohammad Yasin, M.Si., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Diskusi tersebut fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM), yang menjadi salah satu langkah penting dalam pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Dr. Moh. Saleh berbagi perspektif mengenai peran hukum dalam implementasi SPM dan bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Jawa Timur. Dr. Moh. Saleh menjelaskan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan SPM, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan aturan agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya, keberadaan peraturan daerah yang jelas dan tegas dapat memastikan agar SPM tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi juga terlaksana dengan baik di lapangan.

Dr. Lilik Pudjiastuti memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dalam menerapkan SPM, termasuk kendala anggaran, ketimpangan distribusi layanan antar daerah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Namun, ia juga mengungkapkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan koordinasi antar instansi pemerintah.

Ir. Mohammad Yasin menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks SPM, perencanaan pembangunan daerah harus mencakup kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang layak, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara adil dan merata.

Acara Ruang Publik ini menjadi wadah yang penting bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi wawasan dan solusi terkait pengembangan pelayanan publik yang lebih baik. Diskusi ini mendapat perhatian publik, terutama dari kalangan pemerintahan dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang penerapan kebijakan pelayanan dasar.