DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA MENJADI NARASUMBER DALAM KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SIDOARJO

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA MENJADI NARASUMBER DALAM KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SIDOARJO

Sidoarjo, 7 Mei 2025 – Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., dipercaya menjadi narasumber utama dalam kegiatan “Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, bertempat di Aula Utama Setda Sidoarjo, Kamis (7/5).

Acara ini dihadiri langsung oleh Ibu Sekretaris Daerah Dr. FENNY APRIDAWATI, S.Km., M.Kes Kabupaten Sidoarjo serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi antar perangkat daerah dalam menyusun serta melaksanakan strategi pengadaan yang efisien, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru.

Dalam paparannya, Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., menekankan pentingnya konsolidasi sebagai upaya kolektif untuk mengurangi fragmentasi belanja dan meningkatkan daya tawar pemerintah daerah dalam pengadaan. “Konsolidasi pengadaan bukan hanya tentang efisiensi anggaran, tapi juga soal penguatan integritas dan kepatuhan hukum dalam setiap prosesnya dan Konsolidasi Pengadaan merupakan strategi pengadaan dan bukan keharusan dalam Pengadaan Barang dan Jasa” tegas beliau. Ia juga menjelaskan sejumlah aspek yuridis terbaru berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan peraturan turunannya, serta menyoroti praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh OPD.

Acara berlangsung interaktif, diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta mengangkat berbagai persoalan teknis dan strategi dalam mengoptimalkan konsolidasi pengadaan di lingkungan kerja masing-masing.

Partisipasi aktif Universitas Narotama dalam forum-forum strategis seperti ini menjadi bukti nyata kontribusi institusi pendidikan tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance goverment) dan bersih (clean government).